Pengawasan terhadap kinerja intelijen sangat diperlukan. Komisi I DPR sebagai pihak yang bermitra dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan saat ini sedang melakukan pembahasan RUU Intelijen bersama dengan Pemerintah diharap mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja intelijen.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Federasi KontraS, Usman Hamid dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu 26 Maret 2011.
Menurut Usman, Komisi I DPR dapat membentuk suatu sub komite yang khusus bertugas melakukan pengawasan atas kerja intelijen. “Harus ada sub komite di Komisi I DPR untu mengawasi kerja intelijen,” kata Usman.
Usulan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman yang menilai Komisi I DPR dapat saja membentuk sebuah sub komite khusus melakukan pengawasan atas kerja intelijen.
“Ada usulan dari Usman Hamid, agar ada sub komite di Komisi I DPR untuk mengawasi kerja intelijen. Kami dari Komisi I mengapresiasi usulan tersebut,” kata Hayono.
Adapun Mantan Koordinator Pokja RUU Intelijen, AS Hikam beranggapan masalah pengawasan kinerja intelijen, Komisi I DPR dapat membentuk panja atau sub komite.
“Kalau perlu dihidupkan sub komite soal intelijen negara. Kalau hanya berupa Panja akan menjadi kurang kuat. Perlu pengawasan dari DPR dan kalau perlu membuat komite,” tegas mantan anggota Komisi I DPR ini.
Sumber : Indowarta, Jakarta
